UNDANG-UNDANG Cipta Kerja Disahkan DPR

KONTAN. CO. ID –  Undang-Undang (UU) Cipta Kerja resmi disahkan oleh DPR RI pada hari Senin 5 Oktober 2020, pada Rapat Paripurna DPR-RI dalam rangka Topik Tingkat II dan Pengambilan Keputusan Terhadap RUU Tentang Cipta Kerja. Sebelumnya, Pemerintah bersama dengan Lembaga Legislasi DPR RI telah membenarkan substansi Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada Rapat Kerja dengan Pranata Legislasi DPR RI pada tanggal 3 Oktober 2020.  

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini, UU Cipta Kerja mempunyai peranan yang sangat penting dalam membawa Indonesia agar memiliki gaya saing yang lebih tinggi di perekonomian global, dan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.   Sebelumnya, Indonesia dihadapkan pada permasalahan hiper-regulasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang mencapai 43. 604 regulasi, sehingga daya saing Nusantara masih tertinggal dari beberapa negara di Kawasan ASEAN.   Membikin Kerja mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi, sehingga pelayanan Pemerintahan hendak lebih efisien, mudah, dan nyata, dengan adanya penerapan Norma, Penopang, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta penggunaan sistem elektronik.    

“UU Cipta Kerja mendorong supaya Indonesia menjadi lebih kompetitif serta mampu menciptakan lebih banyak lapangan kerja baru, dengan tetap memberikan perlindungan dan kemudahan bagi UMKM dan Koperasi, serta meningkatkan perlindungan bagi pekerja atau buruh”, ujar Menko Airlangga.

UU Cipta Kegiatan ditujukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat kemudahan berusaha dan pembukaan lapangan kerja, melalui penyederhanaan sistem birokrasi dan perizinan, dan pemberian fasilitas dan kemudahan bagi pelaku usaha terutama UMKM, mengikuti ekosistem investasi yang kondusif.  

Manfaat Langsung Cipta Kerja Bagi Masyarakat

UU Cipta Kerja memprioritaskan UMKM dan pekerja.   Kejadian ini terlihat dari bentuk dukungannya untuk UMKM dengan memberikan fasilitas dan kepastian dalam proses perizinan melalui OSS (Online Single Submission), kemudahan dalam mendaftarkan Hak Kebesaran Intelektual (HAKI), kemudahan dalam membangun Perusahaan Terbuka (PT) perseorangan, persyaratan prizinan yang lebih mudah dan juga biaya yang murah, sehingga ada kepastian legalitas bagi karakter usaha UMKM.   Selain tersebut, UU Cipta Kerja juga memberikan kemudahan dalam pendirian koperasi secara menetapkan minimal jumlah 9 orang, dan koperasi diberikan keleluasaan untuk melaksanakan prinsip usaha Syariah, mengikuti dapat memanfaatkan teknologi.    

UU Cipta Kerja memberikan kepastian dalam percepatan proses sertifikasi legal, terutama bagi pelaku UMK dikasih kemudahan dalam proses sertifikasi dan biaya yang ditanggung pemerintah, dan memperluas Lembaga Pemeriksa Halal, yang dapat dilakukan oleh Ormas Islam dan Perguruan Tinggi Negeri.    

Terhadap keterlanjuran perkebunan kelompok di kawasan hutan, masyarakat akan dapat memiliki kepastian pemanfaatan tempat keterlanjuran lahan dalam kawasan hutan, di mana untuk lahan masyarakat yang berada di kawasan konservasi, masyarakat tetap dapat memanfaatkan buatan perkebunan dengan pengawasan dari pemerintah.   Bagi para Nelayan, UNDANG-UNDANG Cipta Kerja telah mengatur penyederhanaan perizinan berusaha untuk kapal perikanan, yang dilakukan cukup melalui kepala pintu.   Dari sisi perumahan, pemerintah akan memberikan percepatan pendirian rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Aib (MBR) yang dikelola khusus oleh Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3). Selain itu, pemerintah juga mengatur percepatan Reforma Agraria dan Redistribusi Tanah yang akan dilakukan sebab Bank Tanah.   UU Cipta Kerja juga memberikan manfaat perlindungan yang nyata kepada pekerja, dengan meliputi kepastian dalam pemberian pesangon, di mana dalam pemberian pesangon, Pemerintah menerapkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), dengan tidak menekan pemberian manfaat jaminan lainnya, mengungkung Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Moralitas, Jaminan Hari Tua, dan Cagaran Pensiun, serta tidak menambah bagasi iuran dari pekerja atau pengusaha.    

UU Cipta Kerja juga mengatur jam kerja dengan khusus untuk pekerjaan tertentu, secara memperhatikan trend pekerjaan yang mengarah pada pemanfaatan teknologi digital, termasuk untuk Industri 4. 0 & ekonomi digital.   Sementara, persyaratan PHK tetap mengikuti persyaratan dengan diatur dalam UU Ketenagakerjaan. UU Cipta Kerja juga tidak menghilangkan hak cuti haid dan terlanjur hamil yang telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Salah satu pokok dalam UU Cipta Kerja itu adalah membahas mengenai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral.   Menko Airlangga menguatkan, dalam UU Cipta Kerja, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tetap tersedia atau tidak dihapuskan.   Tak benar bahwa UMK dihapus. UM terbagi atas UMP dan UMK. Sedangkan UMS tidak diatur lagi dengan tujuan penyederhanaan struktur imbalan. Namun, perusahaan yang telah memenuhi UMS tidak boleh membayar upah di bawah UMS tersebut setelah UU Cipta Kerja disahkan. “Upah Minimum Provinsi  (UMP) wajib ditetapkan oleh Gubernur.   Kenaikan Imbalan Minimum dihitung dengan menggunakan metode perhitungan upah minimum yang hendak diatur dalam peraturan pemerintah”, ujar Menko Airlangga.

Sementara bagi pelaku usaha akan mendapat manfaat dengan mencakup kemudahan dan kepastian dalam mendapatkan perizinan berusaha, dengan penerapan perizinan berbasis risiko dan penerapan standar. Selain itu, pelaku daya juga mendapatkan insentif dan kesenangan, baik dalam bentuk insentif fiskal maupun kemudahan dan kepastian penyajian dalam rangka kemudahan berusaha.     Cipta Kerja juga memberikan ruang kegiatan usaha yang bertambah luas, untuk dapat dimasuki investasi dengan mengacu kepada bidang cara yang diprioritaskan pemerintah.   Selain itu, pelaku usaha juga memperoleh jaminan perlindungan hukum yang cukup kuat dengan penerapan ultimum remedium yang berkaitan dengan sanksi, yang mana pelanggaran administrasi hanya dikenakan hukuman administrasi, sedangkan pelanggaran yang mendatangkan akibat K3L (Keselamatan, Keselamatan, Keamanan dan Lingkungan) dikenakan sanksi pidana.


Reporter: Adv Team
Editor: Ridwal Prima Gozal


ADV

gong11deng –>