itu aturan penjatuhan sanksi bagi ASN yang nekat mudik Lebaran

Reporter: Fahriyadi | Editor: Fahriyadi.

KONTAN. CO. ID – JAKARTA. Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 11/SE/IV/2020 Tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Aparatur Biasa Negara (ASN) yang Melakukan Kesibukan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

SE Kepala BKN tersebut diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 11 Tarikh 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 dan diterbitkannya SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kesibukan Mudik dan/atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Jalan Pencegahan Penyebaran Covid-19.

“Tujuan diterbitkannya SE Besar BKN tersebut yakni sebagai asas bagi instansi Pemerintah dalam melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dan untuk meningkatkan kedisiplinan ASN pada masa Kedaruratan Kesehatan Klub Covid-19, ” ujar Plt. Karo Humas BKN, Paryono seperti dengan dikutip dari laman resmi setkab, Senin (27/4).

Melalui SE tersebut, Plt. Karo Humas BKN sampaikan bahwa seluruh PPK instansi sentral dan daerah diminta untuk melaksanakan pemantauan atau pengawasan aktivitas ASN, khususnya terkait dengan pergerakan ataupun kegiatan berpergian ke luar kawasan dan/atau kegiatan mudik dan meminta PPK untuk menindaklanjuti setiap perkiraan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, yang tetap berpergian keluar kawasan dan/atau kegiatan mudik.
Untuk memudahkan PPK dalam melakukan pengawasan dan penjatuhan hukuman disiplin, patuh Paryono, dalam SE ini jenis pelanggaran disiplin berupa aktivitas berpergian keluar daerah dan/atau kegiatan mudik dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu:

a. Kategori I, yakni ASN yang melakukan kegiatan berjalan ke luar daerah dan/atau kesibukan mudik terhitung mulai tanggal 30 Maret 2020 atau pada era diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Sungguh Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam Jalan Pencegahan Penyebaran Covid-19;

b. Kategori II, yaitu ASN yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik terhitung mulai tanggal 6 April 2020 ataupun bilamana diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Pembaruan Birokrasi Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berjalan ke Luar Daerah dan/atau Kesibukan Mudik bagi Aparatur Sipil Negeri dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

c. Kategori III, yaitu ASN yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan pegangan terhitung mulai tanggal 9 April 2020 atau pada saat diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cetakan 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Kawasan dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Terlanjur bagi Aparatur Sipil Negara pada Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Menurut Paryono, dalam hal pelanggaran peraturan dilakukan ASN pada saat:

a) Telah disampaikannya imbauan agar tak melakukan kegiatan mudik bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 maka dinilai membawa dampak atau akibat pada unit kerja sehingga dapat dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan.

b) Telah ditetapkannya larangan kegiatan berjalan ke luar daerah dan/atau kesibukan mudik bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2020 serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 maka dinilai membawa dampak atau akibat bagi instansi atau pemerintah/negara sehingga mampu dijatuhi hukuman disiplin tingkat medium atau berat. Tata cara penjatuhan balasan disiplin dilakukan sesuai dengan keyakinan peraturan perundang-undangan.

Pengelola kepegawaian badan pusat dan daerah wajib melayani entry data hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin atas larangan kesibukan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik bagi Aparatur Sipil Negara pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ke dalam aplikasi SAPK pada alamat web https://sapk.bkn.go.id. “Surat Edaran ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan, yakni 24 April 2020, sampai dengan berakhirnya zaman Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan oleh Pemerintah, ” pungkas Plt. Karo Humas BKN.

Dukungan dari Anda akan menambah semangat kami dalam menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat seperti ini.

Jika berkenan, silakan manfaatkan fasilitas donasi berikut ini.

–> Video Pilihan gong13deng –>
APARATUR SIPIL NEGARA

gong13deng –>