Ini lah perintah terbaru Sri Mulyani pada PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri

Reporter: Syamsul Ashar | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN. CO. ID –  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memerintahkan kepada PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri untuk melakukan pemeriksaan Keterangan Keuangan 2020.

Pemeriksaan Laporan Keuangan 2020 ini sebagai respon arah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam penyertaan modal negara (PMN) di PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri.

“Temuan BPK Terpaut Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam PT Asuransi Jiwasaraya dan PT Asabri, pemerintah meminta PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri merencanakan pemeriksaan Lapkeu 2020 sehingga dapat mendukung penyajian nilai investasi permanen 2020 secara andal, ” kata pendahuluan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat rapat kerja dengan Institusi Anggaran DPR RI dengan daftar Pembahaasan RUU Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan (P2) APBN Tahun anggaran 2019, Selasa (25/8) malam secara maya.  

Pada ksesempatan itu, Gajah Keuangan Sri Mulyani Indrawati serupa menjelaskan, berkaitan dengan temuan kesibukan atas program pensiun unfunded past services liablitiy pada PT Asabri.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, pemerintah akan menyusun rencana penyelesaian ketentuan dan standar terkait penyajian kewajibann jangka panjang program pensiun.  

“Kami akan melakukan reviu dan penyesuaian atas penggunaan perkiraan serta metode penghitungan aktuarita beserta dilakukan penyempurnaan kebijakan akuntansi negeri pusat untuk mengungkapkan nilai kewajiban jangka panjang pensiun, ” terang Menkeu Sri Mulyani.  

Laksana kita tahu, pemerintah menanggung pikulan pembayaran program pensiun dan tabungan hari tua Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena menggunakan Anggaran Perolehan dan Belanja Negara (APBN). Jumlah beban itu terus meningkat berbarengan bertambahnya pembayaran manfaat setiap tarikh.

Akibatnya besaran unfunded past service liability (UPSL) yang menjadi tanggungan pemerintah dalam program hari usang PNS juga naik.

UPSL merupakan utang kepada dana pensiun & menjadi kewajiban masa lalu dengan harus dibayarkan pemerintah kepada Taspen. Sampai Juni 2019, tagihan UPSL yang harus dibayarkan pemerintah menyentuh Rp 5, 3 triliun.

Negeri sudah mulai membayarkan UPSL secara terjadwal dan masih terlaksana secara baik. Jika pemerintah membayar sesuai komitmen maka tanggungan itu akan beres.

Tagihan tersebut akan dibayarkan sekaligus tetapi diangsur sebanyak dua kali. Pembayaran pertama pada 1 Januari 2020 senilai Rp 4, 65 triliun, kemudian tahun 2021 sebesar Rp 699 miliar.

Untuk mengurangi beban tagihan itu, oleh sebab itu program Tabungan Hari Tua (THT) Taspen sudah dialihkan dari manfaat pasti ke iuran pasti. Siap beban itu tidak akan tumbuh kepada pegawai-pegawai PNS baru, karena lebih banyak pegawai lama dengan mempunyai manfaat pasti.

Mengutip Petunjuk Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2018, terdapat kaum kewajiban UPSL yang telah dibayarkan pemerintah kepada Taspen.

Misalnya saja, UPSL tahun 2012-2013 adalah sebesar Rp 7, 55 triliun. Kemudian, UPSL tahun 2014-2015 senilai Rp 6, 89 triliun, sedangkan tarikh 2015-2016 mencapai Rp 669, 80 miliar.

Asal tahu saja, UPSL terjadi akibat adanya perubahan rancangan manfaat program THT PNS. Di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK. 02/2013 sebagaimana diubah menjadi PMK Nomor 144/PMK. 02/2018 menyebutkan bahwa hasil perhitungan UPSL Taspen maupun Asabri ditetapkan menjadi kewajiban negeri.

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih pada perhatian Anda, tersedia voucer percuma senilai donasi yang bisa dimanfaatkan berbelanja di KONTAN Store.

–> Video Pilihan gong11deng –>
PENYIDIKAN JIWASRAYA

gong11deng –>