GVC dan Kemitraan Indonesia-Uni Eropa

Sumber: Harian KONTAN | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN. CO. ID – Tahun 2021 merupakan tahun strategis dalam peningkatan rantai nilai ijmal atau  global value chain  (GVC) yang terkait baik dengan aspek perdagangan barang & jasa, serta investasi Indonesia. Karena pada tahun 2021 inilah diharapkan perundingan Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Indonesia-Uni Eropa atau Indonesia European Federasi Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) tuntas.

Perundingan IEU-CEPA sudah dijalankan sebanyak sembilan putaran. Lantaran Covid-19, putaran ke-10 tertunda dan kedua pihak berunding intersesi secara maya pada 2020. Tampaknya, perundingan bakal tancap gas menyelesaikan negosiasi yang tertunda.

Laporan terbaru Global Trade UpdateUNCTAD (The United Nations Conference on Trade and Development) memproyeksikan, kuartal I2021 terjadi perlambatan perekonomian global. Perdagangan barang turun 1, 5% dibandingkan dengan kuartal IV2020 serta penurunan untuk perdagangan bantuan juga turun 7% ketimbang kuartal IV2020.

UNCTAD menyoroti kekhawatiran mau pandemi Covid-19 yang terus bersambung bisa menyebabkan  rebound  perdagangan yang lebih rendah di beberapa bulan mendatang. Pandemi Covid-19 juga sudah memporakporandakan semua bagian penghidupan manusia hampir di seluruh dunia.

Berdasarkan beberapa informasi, Indonesia dan Uni Eropa memiliki nama komparatif yang berbeda. Produk dengan berasal dari Uni Eropa biasanya mempunyai segmentasi pasar yang berbeda karena umumnya menyasar kelas menengah atas. Produk Indonesia masih dihela bidang sumber daya alam, seperti produk perkebunan dan mineral. Sedangkan Uni Eropa lebih ke arah produk pertambangan, jasa, dan peternakan.

Lantaran itu, input produksi sebab negara Uni Eropa yang bertambah murah seharusnya lebih menguntungkan zona pertanian dan perkebunan Indonesia. Indonesia impor dari Uni Eropa untuk pengembangan industri dalam negeri untuk produk, seperti kedelai, gandum, beserta susu (CSIS dan Kemdag, 2020). Timbul pertanyaan, bagaimana CEPA bisa membantu proses tersebut, dan bagaimana perspektif GVC yang terkait erat dengan aspek perdagangan dan investasi?

Mengelola isu strategis

Duta Besar Uni Eropa Vincent Piket beberapa waktu cerai-berai menyatakan, IEU-CEPA bisa menjadi instrumen untuk pemulihan ekonomi ataupun pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa ajaran, dan memberikan pertumbuhan tambahan untuk nilai perdagangan hingga 5 miliar yang setara Rp 85 triliun. Karena Uni Eropa merupakan pacar dagang terbesar Indonesia keempat, serta Indonesia merupakan mitra dagang Bon Eropa terbesar ke-33.

Data yang penulis himpun, tercatat total perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa dalam 2019 mencapai US$ 26, 9 miliar, dengan nilai ekspor Nusantara mencapai US$ 14, 5 miliar dan impor sebesar US$ 12, 4 miliar. Sementara nilai investasi Uni Eropa di Indonesia tercatat senilai US$ 2, 6 miliar pada 2019. Namun, terjadi penurunan nilai ekspor  year on year  sebesar 11% sebab US$ 12, 03 miliar (JanuariOktober 2019) menjadi US$ 10, 67 miliar (JanuariOktober 2020).

Secara umum, neraca perdagangan Indonesia sepanjang tarikh 2020 mengalami surplus US$ 21, 74 miliar, didukung oleh total nilai ekspor US$ 163, 31 miliar dan total nilai impor US$ 141, 57 miliar. Mutlak ekspor sepanjang 2020 negatif 2, 61%, tetapi impor kontraksi bertambah dalam sebesar 17, 34%.

Dengan kumulatif, nilai ekspor tahunan Nusantara pada 2020 mencapai US$163, 31 miliar atau menurun 2, 61% dibanding 2019 sebesar US$ 167, 68 miliar. Sehingga secara tahunan, nilai impor 2020 mencapai US$ 141, 57 miliar atau melandai 17, 34% dibanding 2019 dengan sebesar US$ 171, 28 miliar. Ini karena kinerja ekspor didukung kenaikan permintaan dan harga komoditas andalan Indonesia, seperti batubara serta minyak sawit.

Menurut penulis, tersedia tiga isu strategis yang mencuat yang perlu dikelola Indonesia pada perundingan kemitraan dagang dengan Uni Eropa yang akan berlangsung minggu depan.

Pertama, Indonesia perlu mengangkat isu akses pasar produk kelapa sawit ke Eropa yang mengalami berbagai tantangan di pasar Eropa. Antara lain kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II, bea anti-subsidi terhadap biodiesel Indonesia, pengecualian dari insentif retribusi untuk bahan bakar alam pada Prancis, dan kampanye negatif kepada produk sawit.

Mayoritas negara dengan tergabung di Uni Eropa menuntut pemberlakuan resolusi sawit. Untuk mengatasinya, dibutuhkan kolaborasi Kementerian Luar Daerah, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian untuk melakukan  soft diplomacy  kepada beberapa negara Bon Eropa yang dekat dengan Indonesia. Sebagai contoh, Slovakia, Polandia, Hungaria, dan Chechnya.

Kedua , kepentingan Uni Eropa dalam permusuhan nikel tidak bisa dilepaskan dibanding kebijakannya yang ingin mendapatkan kanal seluas-luasnya terhadap sumber bahan pokok industri, khususnya mineral. Oleh karena itu, Uni Eropa berharap penghapusan segala bentuk pembatasan ekspor, termasuk menghapuskan segala bentuk bea ekspor.

Ketiga, penambahan partisipasi GVC dan peningkatan akses sertifikasi dan teknologi dalam rencana meningkatkan daya saing untuk bertemu Uni Eropa. Artinya, produk Nusantara yang sudah dilakukan uji mutu produk dan standardisasi harus diterima oleh Uni Eropa  vice versa  hasil pengujian serta standardisasi yang telah dilakukan Uni Eropa. Isu ini menjadi istimewa untuk mengurangi hambatan nontarif antara Indonesia dan negara di Eropa.

Guna meningkatkan daya saing di pasar global, maka perdagangan serta investasi wajib dilihat sebagai mulia kesatuan yang esensial. Penurunan larangan perdagangan tanpa peningkatan efisiensi zona jasa tidak akan memberikan laba yang maksimal pada perekonomian. Alterasi ekonomi hanya akan tercapai seandainya Indonesia berhasil meningkatkan partisipasi  global value chain  & kemitraan dagang Indonesia dan UE.

Kebijakan yang terkait dengan integrasi  gobal value chain  di Indonesia masih terbatas. Tiruan kebijakan kemitraan bisnis dengan perusahaan multinasional dan eksportir besar, & transfer teknologi dari perusahaan multinasional. Maka diperlukan  soft diplomacy  untuk membuka akses rekan dan promosi ekspor Indonesia kepada pasar tersebut.

Kemudian, terbitnya aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja di dalam bentuk 45 peraturan pemerintah & empat peraturan presiden yang di antaranya mengupas perdagangan, investasi, kerjasama ekonomi internasional, serta perpajakan bisa menjadi  game changer  pemulihan perekonomian nasional. Dan, IEU CEPA dapat memberikan hasil yang optimal. Oleh karena itu, perundingan IEU-CEPA diharapkan menempatkan Indonesia di posisi yang lebih baik di rantai pasok global.

Penulis: Maruhum Batubara

Pegawai Kementerian PPN/Bappenas


. bg-color-linkedin background-color: #0072b1;

<! —

–> <! —

Video Pilihan gong11deng –>
<! —

Uni Eropa

gong11deng –>