Berikut ringkasan insentif pajak untuk menegah efek wabah corona

Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN. CO. ID – JAKARTA . Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menaikkan jumlah sektor usaha yang sanggup menerima fasilitas pajak dalam buram mengurangi beban ekonomi wajib pajak akibat wabah Covid-19.

Selain memperluas sektor usaha penerima fasilitas yang sebelumnya sudah tersedia, pemerintah selalu memberikan fasilitas baru yang ditujukan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Detail pengembangan pemberian fasilitas dan fasilitas retribusi UMKM tersebut adalah sebagai beserta:

1. Insentif PPh Kausa 21

Karyawan dalam perusahaan yang bergerak di satu diantara dari 1. 062 bidang pabrik tertentu, pada perusahaan yang memperoleh fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE), dan pada perusahaan di kawasan berikat dapat memperoleh wahana pajak penghasilan ditanggung pemerintah.

Dengan demikian karyawan yang memiliki NPWP dan penghasilan bruto yang bersemangat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp 200 juta pada sektor-sektor ini mau mendapatkan penghasilan tambahan dalam wujud pajak yang tidak dipotong pemberi kerja tetapi diberikan secara tunai kepada pegawai.

Baca Juga: Shortfall pajak diprediksi mencapai Rp 388, 5 triliun, apa penyebabnya?

Pemberi kerja yang memperoleh fasilitas ini wajib menyampaikan informasi bulanan realisasi PPh Pasal 21 DTP. Fasilitas ini sebelumnya cuma diberikan kepada 440 bidang pabrik dan perusahaan KITE.

2. Insentif PPh Pasal 22 Memasukkan

Wajib pajak dengan bergerak di salah satu sejak 431 bidang industri tertentu, dalam perusahaan KITE, dan pada kongsi di kawasan berikat mendapat wahana pembebasan dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22 impor.? Fasilitas tersebut sebelumnya hanya diberikan kepada 102 bidang industri dan perusahaan KITE.

3. Insentif angsuran PPh Pasal 25

Tetap pajak yang bergerak di lupa satu dari 846 bidang industri tertentu, perusahaan KITE, dan perusahaan di kawasan berikat mendapat kontraksi angsuran pajak penghasilan pasal 25 sebesar 30% dari angsuran dengan seharusnya terutang.? Fasilitas ini sebelumnya hanya diberikan kepada 102 bidang industri dan perusahaan KITE.

4. Insentif PPN

Wajib pajak yang bergerak pada salah satu dari 431 bagian industri tertentu, perusahaan KITE, serta perusahaan di kawasan berikat, ditetapkan sebagai PKP berisiko rendah sehingga mendapat fasilitas restitusi dipercepat tenggat jumlah lebih bayar paling penuh Rp 5 miliar, tanpa persyaratan melakukan kegiatan tertentu seperti menyelenggarakan ekspor barang atau jasa tepat pajak, penyerahan kepada pemungut PPN, atau penyerahan yang tidak dipungut PPN. Fasilitas ini sebelumnya hanya diberikan kepada 102 bidang pabrik dan perusahaan KITE.

5. Insentif pajak UMKM

Pelaku UMKM mendapat fasilitas pajak penghasilan final tarif 0, 5% (PP 23/2018) yang ditanggung pemerintah. Dengan demikian wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak dan pemotong atau pemungut pajak tidak melakukan pemotongan atau pengumpulan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM. Untuk tersebut pelaku UMKM terlebih dahulu memperoleh Surat Keterangan PP 23 mengikuti wajib membuat laporan realisasi PPh Final DTP setiap masa retribusi.

“Seluruh fasilitas di atas berangkat berlaku sejak pemberitahuan disampaikan ataupun surat keterangan diterbitkan hingga periode pajak September 2020 dan bisa diperoleh dengan menyampaikan pemberitahuan atau mendapatkan surat keterangan yang bisa dilakukan secara online. ” Sekapur Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hestu Penguasaan Saksama, Jumat (30/4).

Baca Juga: Jokowi ancam pengusaha yang hanya dapat stimulus tapi masih lakukan PHK

Dukungan dari Anda bakal menambah semangat kami dalam menghadirkan artikel-artikel yang berkualitas dan berguna seperti ini.

Jika berkenan, silakan manfaatkan fasilitas infak berikut ini.

–> Video Pilihan gong13deng –>
PAJAK

gong13deng –>