Ada ancaman denda Rp 1 triliun dalam Perppu konsolidasi bank, sejenis ini penjelasan OJK

Reporter: Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang | Editor: Noverius Laoli

KONTAN. CO. ID –  JAKARTA . Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam penangan Pandemi Covid-19.

Di aturan ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diberikan kewenangan yang lulus besar, antara lain diperbolehkan buat mendorong dan mempercepat proses konsolidasi perbankan.

Baca Serupa: OJK berwenang paksa konsolidasi, perbankan pasrah

Dalam Perppu 1/2020 tersebut, OJK punya kewenangan memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi dan/atau konversi.

Jika menegasikan, lembaga jasa keuangan yang diarahkan OJK akan dikenakan sanksi jelas.

Sanksinya mulai dengan pidana tangsi paling singkat empat tahun & pidana denda paling sedikit Rp 10 miliar atau pidana kurungan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 300 miliar.

Sementara jika pelanggaran dilakukan oleh korporasi, akan dipidana dengan pidana denda paling kurang Rp 1 triliun.

Baca Juga: OJK minta debitur yang mampu biar tetap membayar cicilan kredit

Menurut Ketua Lembaga Komisoner OJK Wimboh Santoso Perppu tersebut memiliki sifat pre-emptive alias amunisi bagi pemangku kebijakan agar mengurangi potensi perlambatan ekonomi yang lebih dalam, akibat pandemi Covid-19.


–> Video Pilihan gong18deng –>
BISNIS PERBANKAN

gong18deng –>

Let’s block ads! (Why? )